Genpar Minta Kemendagri Evaluasi dan Copot Pj. Bupati Bogor

Ketua Umum Genpar Kabupaten Bogor, Sambas Alamsyah usai menggelar aksi damai di depan Kantor Kemendagri, Kamis (15/8/24). ist

Jakarta, JJBnews.com – Sejumlah anggota LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) Kabupaten Bogor menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Kamis (15/8/24).

Dalam aksi tersebut, LSM Genpar meminta agar Kemendagri mengevaluasi kinerja Asmawa Tosepu dan mencopot atau menarik kembali sebagai Pj Bupati Bogor.

Hal itu diminta buntut dari ketidak sewenang-wenangnya Asmawa Tosepu dalam menempatkan jabatan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga yang diberikan kembali kepada Haris Setiawan.

Baca Juga :  Jaro Ade Ziarah ke Makam Endang Kosasih dan Berbagi Makanan Gratis di Ciawi

“Dia kan masa jabatannya sampai dengan 31 Desember 2024, kita minta per tiga bulan ini ada evaluasi kinerja Pj Bupati Bogor. Kami juga minta Pj Bupati Bogor ditarik kembali ke Kemendagri,” kata Ketua Umum Genpar, Sambas Alamsyah.

Sambas menegaskan, jika tuntutan itu tidak diindahkan dalam satu bulan kedepan, maka akan melakukan aksi serupa lebih besar lagi.

“Jika tidak direspon oleh Kemendagri, kami akan memberikan deadline sekitar satu bulan ini. Kami juga sudah memintakan inspektorat kemendagri ketika kami mengirim surat, mereka segera memberikan surat balasan kepada kami,” tegasnya.

Baca Juga :  Melalui Apel Pagi Bersama, Pj. Bupati Bogor Titip Pesan Agar ASN Terus Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik

Apalagi, jika Haris Setiawan tetap dipaksakan diangkat kembali menjadi Dirut Perumda Pasar Tohaga, maka akan membongkar semua kebobrokan yang bersangkutan selama menjabat.

“Kalau tetap Haris dipaksakan menjadi Dirut tidak apa-apa, minimal kita sudah menggugurkan kewajiban dan kita punya strategi lain. Karena masih banyak kebobrokan yang dilakukan Haris terkait manajemen pasar yang belum selesai,” tukasnya. ***