Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova Dorong Pembangunan SMPN 3 Kemang

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova.

Kemang, JJB news.com – Sengkarut permasalahan lahan SMP Negeri 3 Kemang di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor yang diklaim oleh pemerintah kota (Pemkot) Bogor, disoroti Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova.

Ferry Roveo Checanova mengaku sangat mendukung adanya SMPN 3 Kemang di Kecamatan Kemang. Bahkan komisi III akan mendorong agar gedung SMPN 3 Kemang segera dibagun Pemkab Bogor.

Terkait sekolah untuk pendidikan masyarakat, contoh SD SMP dan SMA akan kita dorong karena demi dunia pendidikan,” kata Ferry Roveo Checanova kepada wartawan, Sabtu (4/5/24).

Baca Juga :  Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri Pastikan Akan Lanjutkan dan Mengawal Pembangunan Yang Telah Dijalankan Sebelumnya

“Kita siap mendukung karena itu untuk kepentingan masyarakat. Mengingat sekarang sistem zonasi sekolah harus banyak,” tambahnya.

Vio sapaan akrabnya itu menturkan, jika memang lahan yang di klaim oleh Pemkot Bogor ternyata merupakan milik Pemkab Bogor, agar segera menganggarkan dan dibangun. Hal itu mengingat adanya sekolah SMP baru di Kecamatan Kemang memang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kalo emang lahan fasos fasum yang di kemang milik Kabupaten Bogor, harus segara di anggarkan untuk pembangunan sekolah SMPN 3 Kemang. Karena SMP Tersebut sangat di butuhkan mengingat kelulusan SD yang mau ke SMP makin terus bertambah,” tuturnya.

Baca Juga :  Rakor Perdana Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri Bahas Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 Hingga Stunting

“Insya Allah nanti komisi III akan dorong SMPN 3 Kemang, untuk segera dianggarkan untuk pembangunan nya,” sambungnya.

Sementara itu, terkait ada klaim dari pemkot Bogor tidak terlalu sulit untuk mengclearkannya dan tinggal dilihat alas hak kepemilikanya. Karena bagian Aset Kabupaten Bogor tinggal menjelaskan asal mula lahan tersebut.

Jadi jangan sampai ini dijadikan alasan untuk menghambat pembangunan dan harus diadakan pengadaan lahan atau pembebasan,” tukasnya. ***